Tugas Kelompok
MAKALAH
KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN MONETER
Disusun Oleh :
Kelompok 8
1.
Musdalifa
2.
Siti Fatimah
3.
Hermawan
4.
Justan
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP)
MUHAMMADIYAH BONE
|
2016
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan
karuniaNya sehingga kami berhasil menyelesaikan Makalah ini, dengan judul
"Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter".
Makalah ini berisikan tentang Kebijakan moneter dan fiskal yang
diterapkan oleh pemerintah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian dengan
maksud agar supaya keadaan perekonomian tidak selalu menyimpang dari keadaan
yang diinginkannya. Diharapkan Makalah ini dapat memberikan informasi kepada
kita semua tentang kebijakan - kebijakan tersebut.
Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena
itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami
harapkan demi kesempurnaan makalah ini.
Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah
berperan serta dalam penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir.
Watampone,
01 Oktober 2016
Penyusun
Kelompok 8
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ............................................................................. i
DAFTAR ISI ............................................................................................. ii
BAB I..... PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang..................................................................... 1
B.
Rumusan Masalah................................................................. 2
C.
Tujuan Penulisan................................................................... 3
BAB II... PEMBAHASAN
A.
Definisi
Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter.............. 4
B.
Tujuan Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter ............... 12
C.
Macam-macam Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter.. 13
D.
Peranan Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter.............. 15
E.
Hubungan antara Kebijakan Moneter dengan Kebijakan
Fiskal 19
BAB III.. PENUTUP
A.
Kesimpulan........................................................................... 21
B.
Saran..................................................................................... 22
DAFTAR PUSTAKA
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Ilmu ekonomi
adalah sebuah cabang ilmu dari pengetahuan sosial yang tidak bisa lepas dalam
kehidupan sehari-hari karena melalui ilmu ekonomi inilah setiap manusia dapat
memenuhi kebutuhan hidupnya, baik sebagai individu maupun sebagai satu kesatuan
atau dikenal dengan organisasi. Dalam hal ini, organisasi yang merupakan
kesatuan dari setiap individu disebut dengan negara.
Berbicara
soal negara, tentu tidak bisa dilepaskan dari cabang ilmu pengetahuan sosial
lainnya yaitu ilmu politik. Melalui ilmu politik ini individu-individu yang
terlibat dalam organisasi yang disebut sebagai negara dapat memainkan perannya
untuk mengatur sebuah negara agar dapat mencapai tujuannya yang telah
dicita-citakan melalui semua kebijakan, termasuk kebijakan ekonomi.
Pentingnya perekonomian dibagi menjadi tiga bagian yang pertama, pentingnya ilmu ekonomi untuk
perseorangan (individu), kedua pentingnya
ilmu ekonomi untuk dunia usaha, dan ketiga,
pentingnya ilmu ekonomi untuk bangsa dan Negara.
Krisis global
dapat membuat keadaan perekonomian di berbagai Negara sangat menghawatirkan dan
membuat tingkat perekonomian menerun tajam, yang mengakibatkan suasana ketidakpastiannya
sangat tinggi terhadap masa depan suatu Negara yang mengalaminya. Untuk mengatasi
dan mencegah terjadinya krisis global Negara Indonesia melakukan
kebijakan-kebijakan yang bertujuan agar kondisi perekonomian Indonesia pulih
kembali.
Kebijakan yang
akan dibahas yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah
merupakan kebijakan di dalam bidang perpajakan (penerimaan) dan pengeluarannya,
sedangkan kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang dijalankan oleh Bank
Sentral untuk mengawasi jumlah uang yang berada di tangan masyarakat. Kedua
kebijakan ini merupakan wahana utama bagi peran aktif pemerintah dibidang
ekonomi.
Moneter, fiskal dan perdagangan
internasional adalah merupakan instrument kebijakan makro ekonomi. Indonesia
telah mengalami berbagai macam kebijakan moneter dan fiscal sejak kemerdekaan.
Pada awal tahun 1950-an kebijakan moneter cenderung bersifat konservatif
(jumlah uang yang beredar bertambah dengan mantap, tetapi terkendali dengan laju
22% pertahun) pada tahun 1951-1956. Kemudian pada tahun 1956-1960 pertumbuha
uang beredar lebih cepat rata-rat 37% pertahun.
Kebijakan moneter selanjutnya
terkesan sebagai hasil sampingan kegiatan dunia politik dan kebutuhan untuk
membiayai defisit anggaran (APBN) yang makin membesar. Pada awal tahun 1960-an
ada usaha untuk melakukan pengendaliaan moneter, tetapi sejak tahun 1963 tidak
dilakukan lagi dan jumlah uang yang beredar tumbuh tidak terkendalikan. Hal ini
menyebabkan inflasi yang parah yang mencapai puncaknya pada tahun 1966 (indeks
harga untuk DKI Jakarta meningkat 150%). Setelah itu terjadi perubahan gaya
pengelolaan ekonomi moneter dalam waktu yang pendek sektor moneter dapat
dikendalikan dan harga-harga menuju stabilitas antara tahun 1969-1971 Indonesia
mengalami laju inflasi dibawah 10% pertahun. Stabilitas ini berlangsung sampai
triwulan terakhir tahun 1971, setelah itu ditandai adanya inflasi yang cukup
tinggi, meskipun kebijakan moneter yang dianut tidak berbeda dengan yang
sebelumnya. Menjelang akhir tahun 1976 stabilitas harga dapat dipulihkan
kembali dan inflasi mencapai laju sedikit lebih tinggi dari 10% pertahun.
Keadaan seperti ini dapat dipertahankan sampai tahun 1978, tetapi devaluasi
yang dilakukan pada bulan November tahun 1978 menghidupkan kembali inflasi pada
tahun 1979. Sampai saat ini Indonesia menganut kebijakan moneter mengambang (Floating Rate).
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalahnya
adalah sebagai berikut :
1. Apa
Pengertian dari Kebijakan Fiskal dan Moneter?
2. Apa Tujuan
dari Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal?
3. Apa saja
Macam-macam Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal?
4. Bagaimana
Peranan Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal?
5. Bagaimana
Hubungan antara Kebijakan Moneter dengan Kebijakan Fiskal?
C. Tujuan
Penulisan
1. Memahami
tentang Pengertian Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal.
2. Memaham Tujuan
Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal.
3. Mengetahui
Macam-macam Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal.
4. Mengetahui
Peranan Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal.
5. Mengetahui
Hubungan antara Kebijakan Moneter dengan Kebijakan Fiskal.
BAB II
PEMBAHASAN
A.
Definisi Kebijakan Fiskal dan Kebijakan
Moneter
1.
Kebijakan
Fiskal
Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan
pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih
baik atau diinginkan dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan pengeluaran
pemerintah. Jadi, kebijakan fiskal mempunyai tujuan yang sama persis dengan
kebijakan moneter. Perbedaannya terletak pada instrumen kebijakannya. Jika
dalam kebijakan moneter pemerintah mengendalikan jumlah uang beredar, maka dalam
kebijakan fiskal pemerintah mengendalikan penerimaan dan pengeluarannya.
(Ai Siti Farida,
2003)
Kebijakan ini mirip dengan
kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal
lebih mekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Dari sisi
pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada
ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan
meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya
kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output
industri secara umum.
Kebijakan fiskal merujuk pada
kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui
pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda
dengan kebijakan moneter, yang bertujuan men-stabilkan perekonomian dengan cara
mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama
kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. (Boediono, 2003)
Perubahan tingkat dan komposisi
pajak serta pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi variabel-variabel berikut:
a. Permintaan
agregat dan tingkat aktivitas ekonomi
b. Pola
persebaran sumber daya
c. Distribusi
pendapat
Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah
yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif
pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka
kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat
meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya
beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.
Kebijakan anggaran/politik anggaran
sebagai berikut:
a. Anggaran defisit (deficit budget) kebijakan fiskal
ekspansi
Anggaran
defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari
pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik
digunakan jika keadaan ekonomi sedang resesif.
b. Anggaran surplus (surplus budget) kebijakan fiskal
kontraktif
Anggaran
surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar
daripada pengeluarannya. Sebaliknya, politik anggaran surplus dilaksanakan
ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekananan
permintaan.
c. Anggaran berimbang (balanced budget)
Anggaran
berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan
pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang, yaitu terjadinya kepastian
anggaran serta meningkatkan disiplin.
Perubahan dalam tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah
dapat berdampak pada variabel-variabel berikut dalam perekonomian:
a. Aggregate
demand and the level of economic activity (Permintaan agregat dan tingkat
kegiatan ekonomi).
b. The
pattern of resource allocation (Pola alokasi sumber daya).
c. The
distribution of income (Distribusi pendapatan).
Kebijakan fiskal mengacu pada efek keseluruhan hasil anggaran pada
kegiatan ekonomi. Sikap yang tiga kemungkinan kebijakan fiskal yang netral,
ekspansif, dan kontraktif:
a. Sikap
Netral
Sebuah sikap netral menyiratkan
kebijakan fiskal anggaran berimbang di mana G = T (Pemerintah pengeluaran =
Pajak pendapatan). Pengeluaran pemerintah sepenuhnya didanai oleh penerimaan
pajak dan hasil keseluruhan anggaran memiliki efek netral pada tingkat kegiatan
ekonomi.
b. Sikap
Ekspansif
Sikap ekspansif kebijakan fiskal
bersih melibatkan peningkatan pengeluaran pemerintah (G> t) melalui
pengeluaran pemerintah meningkat, penurunan pendapatan pajak, atau kombinasi
dari keduanya. Hal ini akan mengakibatkan defisit anggaran yang lebih besar
atau lebih kecil daripada surplus anggaran pemerintah sebelumnya, atau defisit
jika sebelumnya pemerintah memiliki anggaran berimbang. Ekspansioner kebijakan
fiskal biasanya berhubungan dengan defisit anggaran.
c. Sikap
Kontraktif
Sikap kontraktif kebijakan fiskal (G <T) terjadi ketika
bersih dikurangi pengeluaran pemerintah baik melalui pendapatan pajak yang
lebih tinggi, mengurangi pengeluaran pemerintah, atau kombinasi dari keduanya.
Hal ini akan mengakibatkan defisit anggaran yang lebih rendah atau surplus yang
lebih besar daripada pemerintah sebelumnya, atau surplus jika sebelumnya
pemerintah memiliki anggaran berimbang. Contractionary fiscal policy is usually
associated with a surplus. Kontraktif kebijakan fiskal biasanya berhubungan
dengan surplus.
Sedangkan
Kebijakan fiskal dalam Negara berkermbang merupakan kebijakan pemerintah dalam
bidang pengeluaran dan pendapatannya dengan tujuan untuk menciptakan tingkat
kesempatan kerja yang tinggi tanpa inflasi. Dalam menjalankan kebijakan ini,
tujuan yang ingin dicapai adalah mengusahakan agar keseluruhan pengeluaran
masyarakat dapat mencapai atau mendekati tingkat produksi maksimum yang dapat
diciptakan oleh masyarakat. Tingkat produksi yang paling maksimum yang dapat
diciptakan tersebut dinamakan pendapatan nasional pada tingkat kesempatan kerja
penuh atau pada kapasitas penuh.
Dalam
keadaan dimana seluruh pengeluaran suatu perekonomian adalah lebih besar dari
kesanggupan maksimal perekonomian itu memproduksi barang-barang, inflasi akan
berlaku. Untuk mengelakkan terjadinya kenaikan harga-harga ini, tingkat
pengeluaran masyarakat perlu diturunkan. (Sadona Sukirno, 2006)
2.
Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter adalah proses
mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu; seperti
menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter
dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, "margin
requirement", kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai
peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan
pemerintah lain.
Kebijakan Moneter adalah
kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter (Bank Sentral) untuk
mempengaruhi kegiatan ekonomi melalui pengawasan uang beredar atau suku bunga,
atau kombinasi keduanya, usaha tersebut dilakukan agar terjadi kesetabilan
harga, dan inflasi, serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. (Ai Siti Farida, 2011)
Kebijakan moneter pada dasarnya
merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal
(pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan
keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya
tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur
dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional
yang seimbang.
Apabila kestabilan dalam kegiatan
perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan
(tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan
oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil.
Kebijakan moneter adalah upaya
untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan
dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut
Bank Sentral atau Otoritas Moneter berusaha mengatur keseimbangan antara
persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali,
tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan/distribusi barang.
Dalam perekonomian suatu negara,
jika pemerintah memandang bahwa pembangunan ekonomi yang berjalan tidak sesuai
dengan yang diharapkan, maka pemerintah akan mengambil serangkaian
tindakan kebijaksanaan untuk menstabilkan kembali situasi perekonomian
tersebut. Diantaranya adalah kebijaksanaan moneter. Dalam kebijaksanaan moneter
lembaga yang paling berwenang mengambil langkah kebijaksanaan yang diambil
adalah Bank Sentral.
Cara yang ditempuh bisa melalui
operasi pasar terbuka, politik diskonto, cadangan minimum atau perkreditan yang
dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Ada beberapa perbedaan pendapat
mengenai bagaimana uang mempengaruhi perekonomian serta bagaimana mekanisme
transmisi (jalur pengaruh) perubahan jumlah uang beredar.
a. Jalur
biaya modal (The Cost of Capital Channel)
b. Jalur
kekayaan (Wealth Channel)
c. Jalur
harga relatif (Teori Portofolio)
d. Jalur
langsung (Teori Monetarist)
Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah satu namun tidak
terbatas pada instrumen sebagai berikut yaitu suku bunga, giro wajib minimum,
intervensi dipasar valuta asing dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank
untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas.
Dengan kata lain, kebijakan moneter adalah proses di mana pemerintah,
bank sentral, atau otoritas moneter suatu negara kontrol supplay: uang,
ketersediaan uang, dan biaya uang atau suku bunga untuk mencapai menetapkan
tujuan berorientasi pada pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.
Kebijakan Moneter bertumpu pada hubungan antara tingkat bunga dalam
suatu perekonomian, yaitu harga di mana uang yang bisa dipinjam, dan pasokan
total uang. Kebijakan moneter menggunakan berbagai alat untuk mengontrol salah
satu atau kedua, untuk mempengaruhi hasil seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi,
nilai tukar dengan mata uang lainnya dan pengangguran.
Dimana mata uang adalah di bawah monopoli penerbitan, atau dimana ada
sistem diatur menerbitkan mata uang melalui bank-bank yang terkait dengan bank
sentral, otoritas moneter memiliki kemampuan untuk mengubah jumlah uang
beredar dan dengan demikian mempengaruhi tingkat suku bunga untuk mencapai
kebijakan gol. (Sahid Alim, 2008) Serta otoritas moneter dapat mempengaruhi pertumbuhan output untuk
menyerap pengangguran dan mengendalikan laju inflasi.( Tony Hartono, 2006)
Dapat
dipahami betapa pentingnya kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas peredaran
uang, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Apabila terlalu banyak
uang yang beredar itangan masyarakat akan menimbulkan terlalu banayak
permintaan didalam ekonomi. Sebaliknya, terlalu sedikit uang yang dipegang
masyarakat membuat rendahnya permintaan didalam ekonomi yang menyebabkan
rendahnya kegiatan produksi yang bias mengakibatkan resesi ekonomi. Jadi
stabilitas uang yang beredar berarti stabilitas ekonomi dan yang terakhir ini
mrupakan kondisi yang paling kritis untuk pertumbuhan output/ekonomi yang
tinggi dan berkelanjutan. (Tulus T.H Tambunan, 2011)
Untuk
memahami efektifitas dari kebijakan moneter terhadap ekonomi Indonesia, perlu
terlebih dahulu dipahami empat hal pokok.
a. Mekanisme kerja dari pasar uang atau
bagaimana terjadinya permintaan dan penawaran uang dan keseimbangan antara
keduanya.
b. Faktor-faktor utama yang
mempengaruhi permintaan dan penawaran uang.
c. Sistem moneter yang diterapkan
diindonesia
d. Hubungan antara uang yang beredar di
masyarakat dengan laju pertumbuhan ekonomi.
Ada tiga
instrument utama yang digunakan untuk mengatur jumlah uang beredar: operasi
pasar terbuka (open market operation), fasilitas diskonto (discount rate), dan
rasio cadangan wajib (reserve requirement ratio). Di luar tiga instrument
tersebut (yang merupakan kebijakan moneter bersifat kuantitatf), pemerintah
dapat melakukan imbauan moral (moral persuasion). (Pratama Rahardja, 2008)
a.
Operasi Pasar Terbuka (Open Market
Operation)
Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan
menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika
ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga
pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka
pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat
berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari
Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.
Di Indonesia operasi pasar terbuka dilakukan dengan menjual
atau membeli Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang
(SBPU) . Jika ingin mengurangi jumlah uang beredar, pemerintah menjual SBI dan
atau SBPU. Melalui penjualan SBI/SBPU uang yang ada dalam masyarakat ditarik,
sehingga jumlah uang beredar berkurang. Biasanya penjualan SBI/SBPU dilakukan
bila jumlah uang beredar dianggap sudah mengganggu stabilitas perekonomian.
b.
Fasilitas Diskonto (Discount Rate)
Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan
memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Untuk membuat jumlah uang
bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya
menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.
Dalam kondisi tertentu, bank-bank mengalami kekurangan uang,
sehingga mereka harus meminjam kepada bank sentral. Kebutuhan ini dapat
dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengurangi atau menambah jumlah uang
beredar.
Bila pemerintah ingin menambah jumlah uang beredar, maka
pemerintah menurunkan tingkat bunga pinjaman (tingkat diskonto). Dengan tingkat
bunga pinjaman yang lebih murah, maka keinginan bank-bank untuk meminjam uang
dari bank sentral menjadi lebih besar, sehingga jumlah uang beredar bertambah.
Sebaliknya bila ingin menambah laju pertambahan jumlah uang beredar, pemerintah
menaikan bunga pinjaman. Hal ini akan mengurangi keinginan bank-bank meminjam
uang dari bank sentral, sehingga pertambahan jumlah uang beredar dapat ditekan.
c.
Rasio Cadangan Wajib (Reserve
Requirement Ratio)
Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan
memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah.
Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk
menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.
Penetapan rasio cadangan wajib juga dapat mengubah jumlah
uang beredar, jika rasio cadangan wajib diperbesar, maka kemampuan bank
memberikan kredit akan lebih kecil dibanding sebelumnya. Misalnya, jika rasio
cadangan wajib mulanya hanya 10%, maka untuk setiap unit deposito yang
diterima, perbankan dapat mengalirkan pinjaman sebesar 90% dari deposito yang
diterima perbankan. Dengan demikian angka multiplier uang dari sistem perbankan
adalah 10.
Bila rasio cadangan wajib diperbesar menjadi 20%, maka untuk
setiap unit deposito yang diterima, sistem perbankan hanya dapat menyalurkan
kredit sebesar 80%. Angka multiplikasi uang dari sistem perbankan menurun
menjadi 5, dengan demikian jumlah uang beredar di masyarakat akan berkurang.
Sebaliknya yang terjadi bila pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Sebab
penurunan rasio tersebut akan memperbesar angka multiplikasi uang, yang berarti
akan meningkatkan jumlah uang beredar.
Untuk pertama kalinya sejak Pakto 1988 Bank Indonesia
menggunakan rasio cadangan wajib guna mengerem pertumbuhan besar-besaran
moneter yang masih tinggi, yaitu dengan menetapkan rasio menjadi 3% pada
Februari 1996 (ketentuan sebelumnya menurut Pakto 1988 adalah 2%). Sejak April
1997 besarnya rasio cadangan wajib adalah 5%.
d.
Himbauan Moral (Moral Persuasion)
Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang
beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti
menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan
kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam
uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada
perekonomian. Dengan
imbauan moral, otoritas moneter mencoba mengarahkan atau mengendalikan jumlah
uang yang beredar. (Sahid, 2008)
B. Tujuan Kebijakan Fiskal dan
Kebijakan Moneter
1. Tujuan Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal mempunyai beberapa
tujuan, antara lain meningkatkan investasi, meningkatkan kesempatan kerja, memelihara
stabilitas ekonomi internal (dalam negeri) dan eksternal (luar negeri), serta
mengendalikan tingkat inflasi. Untuk mewujudkan tujuan kebijakan fiskal,
pemerintah menggunakan alat-alat kebijakan fiskal antara lain pajak, pinjaman
publik, dan subsidi.
2. Tujuan Kebijakan Moneter
Tujuan
kebijakan moneter seperti halnya kebijakan ekonomi pada umumnya adalah
keseimbangan intern (Internal Balance) dan keseimbangan ekstern (External
Balance). Kebijakan intern biasanya diwujudkan oleh terciptanya kesempatan
kerja yang tinggi dan dipertahankannya laju inflasi yang rendah. Sedangkan
keseimbangan ekstern dipertahankan agar neraca pembayaran internasional
(Balance of Payment) seimbang dalam arti bahwa neraca pembayaran internasional
tidak deficit dan surplus. (Subandi,
2014)
Di bawah ini adalah tujuan dari
dilakukannya Kebijakan Moneter:
a.
Stabilitas Ekonomi
Stabilitas
ekonomi adalah suatu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi berlangsung secara
terkendali dan berkelanjutan. Artinya, pertumbuhan arus barang/jasa dan arus
uang berjalan seimbang.
b.
Kesempatan Kerja
Kesempatan kerja
akan meningkat bila produksi meningkat. Peningkatan produksi biasanya diikuti
dengan perbaikan nasib para karyawan ditinjau dari segi upah maupun keselamatan
kerja. Perbaikan upah dan keselamatan kerja akan meningkatkan taraf hidup
karyawan dan pada akhirnya kemakmuran dapat tercapai.
c.
Kestabilan Harga
Kestabilan harga
ditandai dengan stabilitas harga barang dari waktu ke waktu. Harga yang stabil
menyebabkan masyarakat percaya bahwa membeli barang pada tingkat harga sekarang
sama dengan tingkat harga yang akan datang, atau daya beli uang dari waktu ke
waktu adalah sama.
d.
Neraca Pembayaran Internasional
Neraca
pembayaran dapat dikatakan dalam keadaan seimbang apabila jumlah nilai barang
yang diekspor sama dengan nilai barang yang diimpor. Untuk mendapatkan neraca
pembayaran yang seimbang, pemerintah sering menjalankan kebijakan moneter.
Contohnya adalah dengan cara melakukan devaluasi.
C. Macam-macam Kebijakan Fiskal
dan Kebijakan Moneter
1.
Macam-macam
Kebijakan Fiskal
Berikut ini adalah macam-macam kebijakan fiskal
yang meliputi:
a. Functional
finance : Pembiayaan pemerintah yang bersifat fungsional
b. The
managed budget approach : Pendekatan pengelolaan Anggaran
c. The
stabilizing budget : Stabilisasi anggaran yang otomatis, apabila model ini
gagal, maka pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya seperti dengan
menaikkan gaji PNS atau subsidi
d. Balance
budget approach : Pendekatan Anggaran Belanja berimbang, namun bila terlambat
penyesuaian (Perubahan Anggaran Keuangan), maka kepercayaan masyarakat akan
hilang.
Dalam konteks perencanaan pembangunan ekonomi, rancangan kebijakan
fiskal tidak hanya diarahkan untuk pengembangan aspek ekonomi seperti
pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran dan
stabilisasi ekonomi, tetapi juga pening katan aspek sosial seperti pemerataan
pendapatan, pendidikan, dan kesehatan.
Macam-macam
Anggaran / Politik Anggaran:
a. Anggaran
Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif
Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk
membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus
pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keaadaan ekonomi sedang
resesif.
b. Anggaran
Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal Kontraktif
Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk
membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik
anggaran surplus dilaksanakanketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi
yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.
c. Anggaran
Berimbang (Balanced Budget)
Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah
menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran
berimbang yakni terjadinya kepastiananggaran serta meningkatkan disiplin.
2.
Macam-macam
Kebijakan Moneter
Pengaturan jumlah uang yang
beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang
yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:
a.
Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive
Policy
Kebijakan Moneter Ekspansif
adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar.
b.
Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary
Contractive Policy
Kebijakan Moneter Kontraktif
adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar.
Disebut juga dengan “kebijakan uang ketat” (tight money policy). (Sahid, 2008)
D. Peranan Kebijakan Fiskal dan
Kebijakan Moneter
1. Peranan Kebijakan Fiskal
Walaupun alat-alat kebijakan fiskal yang tradisional tidak
menciptakan hasil yang sama efektifasnya dengan di negara maju, bila kebijakan
yang dijalankan dengan memperhatikan keadaan di negara berkembang, maka
kebijakan itu dapat menjalankan peranan penting di dalam usaha untuk
mempercepat proses pembangunan. Pertama-tama dengan menjalankan kebijakan fiskal
yang lebih behati-hati (konservatif) daripada negara maju, yautu dengan sealu
menjaga agar pengeluaran pemerintah tetap dalam keadaan seimbang dan
menghindari melakukan pengeluran yang berlebihan, kebijakan tersebut dapat
mengurangi kemungkinan terjadinya inflasi. Kedua, kebijakan fiskal dapat
digunakan untuk mempengaruhi corak penggunanaan sumber daya. Perbelanjaan
pemerintah di suatu sektor akan dapat menggalakkan penanaman modal yang lebih
besar disektor tersebut, sedangkan pajak yang tinggi di suatu sektor akan
membatasi gairah para pengusaha untuk menjalankan kegiatan sektor tersebut.
Kebijakan fiskal lainnya yang dapat digunakan untuk
mempengaruhi corak penggunaan sumber daya dalam perekonomian adalah dengan memberikan perangsangan fiskal (fiscal incentives) kepada
perusahaan-perusahaan yang akan berusaha dalam beberapa bidang kegiatan
tertentu atau di daerah-daerah tertentu. Bentuk perangsang fiskal tersebut
antara lain adalah memberikan pinjaman modal yang bersyarat ringan, pembebasan
sementara pembayaran pajak mempercepat depresiasi barang-barang modal dan
mengurangi atau membebaskan pajak impor barang barang modal dan bahan-bahan
mentah yang digunakan. Dengan demikian yaitu sebagai alat meningkatkan
efisiensi penggunan sumber daya dan sebagai, memperbesar jumlah pembentukan
modal. (Marsuki, 2010)
2.
Peranan
Kebijakan Moneter
Dengan adanya kelemahan-kelemahan
ini bukanlah berarti bahwa kebijakan moneter tidak dapat digunakan sama sekali
di negara berkembang. Kebijakan moneter masih tetap besar peranannya dalam
menciptakan kestabilan ekonomi. Tapi, bentuk kebijakan yang harus dilaksanakan
haruslah disesuaikan dengan masalah-masalah yang sebenarnya dihadapi. Karena
uang tunai (uang kertas dan uang logam) merupakan bagian terbesar dari
penawaran uang, maka kebijakan moneter bukan saja harus ditunjukkan untuk
mempengaruhi penawaran yang diciptakan oleh sistem bank, tetapi harus pula
meliputi usaha untuk mempengaruhi penawaran uang tunai dalam masyarakat.
Pertambahan penduduk dan pendapatan masyarakat sebagai akibat dari usaha dan
kegiatan pembangunan menyebabkan dari tahun ke tahun penawaran uang harus
ditambah.
Berarti salah satu tugas dari
kebijakan moneter adalah untuk menyediakan pertambahan penawaran uang yang
cukup sehingga usaha-usaha pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Dan di
negara berkembang kebijakan ini harus mencakup juga kebijakan untuk
mempengaruhi penawaran uang tunai dalam masyarakat, yaitu dengan berusaha
menarik uang tersebut dari tangan masyarakat, sehingga akan menurunkan tingkat
pengeluarannya. Salah satu caranya adalah dengan menarik uang tersebut kedalam
sistem bank, misalnya dengan cara memberikan bunga yang tinggi kepada penyimpan
deposito berjangka. Langkah ini bukan saja dapat mengurangi pengeluaran rumah
tangga, tetapi juga dapat membantu menyediakan tabungan untuk digunakan dalam
penanaman modal yang lebih produktif.
Tugas kebijakan moneter di negara
berkembang pada umumnya jauh lebih berat dan rumit jika dibandingkan dengan di
negara maju. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini. Pertama,
tugas untuk mnciptakan penawaran uang yang cukup sehingga pertambahannya dapat
selalu selaras dengan jalanya pembangunan yang memerlukan disiplin kuat
dikalangan penguasa moneter dan juga dipihak pemerintah. Kekurangan modal dan
terbatasnya pendapatan pemerintah seringkali menimbulkan dorongan yang kuat
bagi pemerintah untuk meminjam secara berlebihan pada bank sentral. Jika
dilakukan, lajunya pertumbuhan jumlah uang tunai akan menjadi lebih cepat
daripada yang diperlukan. Kenaikan harga-harga akan terjadi. Seperti telah
diuraikan sebelum ini, sifat dari penawaran baramg-barang di negara berkembang
adalah kurang elastis kalau dibandingkan denga di negara maju. Maka,
pertambahan penawaran uang yang terlalu cepat lebih mudah menimbulkan inflasi.
Dengan demikian peminjaman yang berlebihan oleh pemerintah pada bank sentral
bukan akan mendorong perluasan kegiatan ekonomi, tapi akan menaikkan tingkat
harga barang-barang.
Kedua, bank
sentral di negara berkembang harus secara lebih teliti dan berhati-hati
mengawasi perkembangan penerimaanvaluta asing dan mengawasi kegiatan dalam
sektor luar negeri (ekspor dan impor). Kegiatan di sektor ini sangat
mudah menimbulkan inflasi di negar tersebut , karena harga bahan mentah yang
diekspor selalu naik turun. Maka, penerimaan dari kegiatan ekspor selalu
perubahan yang tidak teratur. Adakalanya tingkat kenaikannya besar sekali, dan
adakalanya sangat merosot, akibat dari naik turunnya pendapatan ekspor kepada
kestabilan ekonomi dan kelancaran pembangunan. Dari uraian itu dapat
disimpulkan tentang pentingnya menghindari akibat-akibatyang tidak
menguntungkan tersebut. Sebagian dari tugas itu dipikul oleh kebijakan moneter.
Akhirnya tugas kebijakan moneter
adalah untuk membantu mempercepat proses pembangunan dengan mengembangkan lebih
lanjut badan-badan keuangan yang telah ada dinegara berkembang. Pembangunan
ekonomi memerlukan modal, dan modal tersebut antara lain berasal dari
masyarakat. Badan-badan keuangan dapat membantu mempertinggi pembentukan
modal dalam suatu masyarakat, yaitu dengan mendorong masyarakat melakukan
tabungan di dalam badan-badan keuangan, dan selanjutnya mengalirkan tabungan
ini kepada para pengusaha. Tabungan yang diciptakan ini memungkinkan para
pengusaha mendapatkan modal yang diperlukan untuk mengembangkan kegiatan
perdagangan dan membangun industri-industri.
Oleh karena itu, untuk
melancarkan jalannya pembangunan perlulah digalakkan perkembangan badan-badan
keuangan dan pasar modal. Perkembangan ini akan membantu usaha untuk
menyediakan lebih banyak tabungan di dalam masyarakat yang sedang berusaha
mempercepat pembangunannya. Disamping itu, kebijakan moneter harus menjalankan
langkah-langkah yang menjamin agar modal atau tabungan yang dikumpulkan dapat
diarahkan penggunaannya kepada kegiatan-kegiatan yang lebih produktif. Langkah-
langkah ini akan membantu mempercepat proses pembangunan ekonomi.
Secara tradisi, bank-bank di
negara berkembang lebih menitikberatkan kegiatannya pada pemberian pinjaman
kepada sektor perdagangan, karena lebih menguntungkan dan risikonya lebih lebih
rendah bila dibandingkan dengan memberi pinjaman kepada sektor industri dan
pertanian. Untuk menjamin agar dana tabungan yang diciptakan akan mengalir ke
dua sektor itu, perlulah dilakukan pengawasan pemerintah melalui bank sentral
dengan melaksanakan kebijakan moneter yang sesuai untuk tujuan tersebut.
Di Negara berkembang kebijakan
moneter yang demikian mempunyai kemampuan yang terbatas dalam mempengaruhi
perubahan penawara uang dan pengeluaran masyarakat. Ada beberapa factor yang
dapat menimbulkan keadaan ini, yaitu:
a. Bank-bank
komersil pada umumnya memiliki cadangan yang berlebuhan. Oleh karenanya
perubahan dalam tingkat cadangan minimum tidak akan banyak mempengaruhin
kegiatan mereka untuk
meminjhamkan uang kepada para pengusaha dan
masyarakat.
b. Kelebihan
dalam cadangan menyebabkan bank-bank komersil jarang sekali meminjam dari bank
sentral. Dengan demikain perubahan suku buynga dari pinjaman yang diberikan
oleh Bank Sentral sedikit saja pengaruhnya kepada kegiatan bank-bank komersil.
c. Pasar
uang dan pasar modal masih belum sempurna keadaannya dinegara berkembang. Ini
menyebabkan operasi pasar terbuka tidak dapat dijalankan secara efektif. Dalam
masyarakat belum terdapat cukup banyak surat-surat berharga untuk
diperjualbelikan.
d. System
bank belum mencapai tingkat perkembangan yang tinggi. Hanya sebagian kecil saja
dari masyarakat berhubungan dengan badan tersebut. Dengan demikian kebijakan
moneter hanya mempengaruhi sebagian kecil saja dari seluruh kegiatan
perekonomian. Di samping itu penawaran uag di negara berkembang terutama masih
terdiri dari uang kertas dan logam. Jumlah uang bank (bank money), yang
merupakan komponen lain dari penewaran uang dalam perekonomian, belum sepenting
seperti di negara maju. Ini berarti kegiatan perdagangan masih banyak yang
dilakukan tanpa menggunakan jasa-jasa system; pedagangan dilakukan secara
barter atau dengan menggunakan uang tunai. Dalam keadaan seperti ini kebijakan
moneter yang tradisional lebih terbatas bankpengaruhnya kepada tingkat
pengeluaran dalam masyarakat. (Marsuki, 2010)
E. Hubungan antara Kebijakan Moneter
dengan Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter satu sama lain saling berpengaruh
dalam kegiatan perekonomian. Masing – masing variabel kebijakan tersebut,
kebijakan fiskal dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu pajak (tax) dan
pengeluaran pemerintah (goverment expenditure). Sedangkan variabel utama dalam
kebijakan moneter, yaitu GDP, inflasi, kurs, dan suku bunga. Berbicara tentang
kebijakan fiskal dan kebijakan moneter berkaitan erat dengan kegiatan
perekonomian empat sektor, dimana sektor – sektor tersebut diantaranya sektor
rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah dan sektor dunia
internasional/luar negeri. Ke-empat sektor ini memiliki hubungan interaksi
masing – masing dalam menciptakan pendapatan dan pengeluaran.
Kebijakan
fiskal akan mempengaruhi perekonomian melalui penerimaan negara dan pengeluaran
negara. Disamping pengaruh dari selisih antara penerimaan dan pengeluaran
(defisit atau surplus), perekonomian juga dipengaruhi oleh jenis sumber
penerimaan negara dan bentuk kegiatan yang dibiayai pengeluaran negara.
Sebagaimana kita ketahui bahwa
kebijakan moneter akan mempengaruhi pasar uang dan pasar surat berharga, dan
pasar uang dan surat berhargta itu akan menentukan tinggi rendahnya tingkat
bunga, dan tingkat bunga akan memperngaruhi tingkat agregat. Kebijakan fiskal
akan mempunyai pengaruh terhadap permintaan dan penawaran agregat, yang pada
giliranya permintaan dan penawaran agregat itu akan menentukan keadaan di pasar
barang dan jasa.
Kondisi di pasar barang dan jasa
ini akan menentukan tingkat harga dan kesempatan kerja akan menentukan tingkat
pendapatan dan tingkat upah yang di harapkan. Keduanya akan memiliki umpan
balik yaitu pendapatan akan memberikan umpan balik terhadap permintaan agregat
dan upah harapan mempunyai umpan balik terhadap penawaran agregat dan pasar
uang serta pasar surat berharga.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Kebijakan
moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai
tujuan tertentu; seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih
sejahtera. Kebijakan Moneter bertumpu pada hubungan antara tingkat bunga dalam
suatu perekonomian, yaitu harga di mana uang yang bisa dipinjam, dan pasokan
total uang. Kebijakan
fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola atau
mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara
mengubah-ubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
2. Tujuan
kebijakan moneter seperti halnya kebijakan ekonomi pada umumnya adalah
keseimbangan intern (Internal Balance) dan keseimbangan ekstern (External
Balance). Dan tujuan kebijakan fiskal, antara lain
meningkatkan investasi, meningkatkan kesempatan kerja, memelihara stabilitas
ekonomi internal (dalam negeri) dan eksternal (luar negeri), serta
mengendalikan tingkat inflasi. Untuk mewujudkan tujuan kebijakan fiskal,
pemerintah menggunakan alat-alat kebijakan fiskal antara lain pajak, pinjaman
publik, dan subsidi.
3. Macam-macam
Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal. Kebijakan moneter dapat
digolongkan menjadi dua, yaitu: (1) Kebijakan Moneter Ekspansif/Monetary
Expansive Policy,
(2) Kebijakan
Moneter Kontraktif/Monetary Contractive Policy. Sedangkan Kebijakan fiscal dapat
dogolongkan menjadi empat, yaitu: (1) Functional finance : Pembiayaan
pemerintah yang bersifat fungsional, (2) The managed budget approach :
Pendekatan pengelolaan Anggaran, (3) The stabilizing budget : Stabilisasi
anggaran yang otomatis, dan (4) Balance budget approach : Pendekatan Anggaran
Belanja berimbang.
4. Peranan
Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal. Kebijakan moneter masih tetap
besar peranannya dalam menciptakan kestabilan ekonomi. Salah satu
tugas dari kebijakan moneter adalah untuk menyediakan pertambahan penawaran
uang yang cukup sehingga usaha-usaha pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Kebijakan fiskal lainnya yang dapat
digunakan untuk mempengaruhi corak penggunaan sumber daya dalam perekonomian
adalah dengan memberikan perangsangan
fiskal (fiscal incentives) kepada
perusahaan-perusahaan yang akan berusaha dalam beberapa bidang kegiatan
tertentu atau di daerah-daerah tertentu.
5. Hubungan
antara Kebijakan Moneter dengan Kebijakan Fiskal. Sebagaimana
kita ketahui bahwa kebijakan moneter akan mempengaruhi pasar uang dan pasar
surat berharga, dan pasar uang dan surat berhargta itu akan menentukan tinggi
rendahnya tingkat bunga, dan tingkat bunga akan memperngaruhi tingkat agregat.
Kebijakan fiskal akan mempunyai pengaruh terhadap permintaan dan penawaran
agregat, yang pada giliranya permintaan dan penawaran agregat itu akan
menentukan keadaan di pasar barang dan jasa.
B. Saran
Materi mengenai Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal ini
diharapkan akan lebih dimengerti karena disertai pemahaman mengenai bagaimana
kebijakan-kebijakan itu dapat
mempengaruhi perekonomian di suatu wilayah atau Negara. Dan hubungan antara
kebijakan moneter dan fiskal mempunyai umpan balik antara permintaan dan
penawaran pasar. Sehingga memudahkan pembaca dalam memahami kebijakan tersebut
dalam suatu wilayah atau Negara.
DAFTAR PUSTAKA
Alim,
Sahid. Pengantar Ilmu Ekonomi Makro
Kebijakan Moneter dan Fiskal. 2008. Sinar
Press: Bandung
Boediono. Kebijakan
Fisikal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi. 2003. Jakarta: Kompas
Farida, Ai Siti. Sistem Ekonomi Indonesia. 2011. Bandung:
Pustaka Setia,
Hartono, Tono. Mekanisme Ekonomi. 2006. Bandung: Remaja Rosdakarya
Marsuki.
Analisis perekonomian Nasional & Internasional. 2010. Mitra Wacana
Media: Jakarta
Pratama Rahardja, Mandala Manurung. Pengantar Ilmu Ekonomi (Lembaga
Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia) 2008
Rosyidi, Suherman. Pengantar Teori Ekonomi. 2011. Jakarta:
RajaGrafindo Persada.
Subandi. Sistem Ekonomi Indonesia. 2014. Bandung: AlfaBeta,
Tambunan, Tulus T.H. Perekonomian Indonesia. 2011. Bogor:
Galia Indonesia.
No comments:
Post a Comment