MAKALAH DEMOGRAFI WILAYAH PESISIR DAN KEPULAUAN

Tugas Individu

MAKALAH

DEMOGRAFI WILAYAH PESISIR DAN KEPULAUAN

Oleh

ASRIANI

213095 2006

SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN

(STIP) YAPI BONE

2016

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang telah menolong hamba-Nya menyelesaikan makalah ini dengan penuh kemudahan. Tanpa pertolongan Dia mungkin penyusun tidak akan sanggup menyelesaikan makalah ini dengan baik.

Makalah ini di susun oleh penyusun dengan berbagai rintangan. Baik itu yang datang dari diri penyusun maupun yang datang dari luar. Namun dengan penuh kesabaran dan terutama pertolongan dari Tuhan akhirnya makalah ini dapat terselesaikan.

Makalah ini memuat tentang “DEMOGRAFI WILAYAH PESISIR DAN KEPULAUAN”. Penyusun juga mengucapkan terima kasih kepada dosen Metodologi Riset yang telah membimbing penyusun agar dapat menyelesaikan makalah ini.

Semoga makalah ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada pembaca. Walaupun makalah ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Penyusun mohon untuk saran dan kritiknya. Terima kasih.

Watampone, 21 Juli 2016

             Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR .............................................................................               i

DAFTAR ISI .............................................................................................               ii

BAB I..... PENDAHULUAN

A.      Latar Belakang.....................................................................               1

B.       Rumusan Masalah.................................................................               2

C.       Tujuan Penulisan...................................................................               2

BAB II... PEMBAHASAN

A.       Defenisi Demografi..............................................................               4

B.       Faktor yang Mempengaruhi Demografi...............................               5

C.       Wilayah Pesisir dan Kepulauan ditinjau dari aspek ekonomi dan lingkungan                        .............................................................................................. 7

D.       Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir................               8

E.        Isu Dan Permasalahan Pemanfaatan Sumber daya Hayati Pesisir Dan  Kepulauan               .............................................................................................. 11

F.        Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu                            13

BAB III.. PENUTUP

A.       Kesimpulan...........................................................................               17

B.       Saran.....................................................................................               17

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

Pembangunan yang seimbang dan terpadu antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup adalah prinsip pembangunan yang senantiasa menjadi dasar pertimbangan utama bagi seluruh sektor dan daerah guna menjamin keberlanjutan proses pembangunan itu sendiri. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004–2009, perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup diarahkan untuk memperbaiki sistem pengelolaan sumber daya alam agar sumber daya alam mampu memberikan manfaat ekonomi, termasuk jasa lingkungannya, dalam jangka panjang dengan tetap menjamin kelestariannya. Dengan demikian, sumber daya alam diharapkan dapat tetap mendukung perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan daya dukung dan fungsi lingkungan hidupnya, agar tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Dalam kaitan ini, pembangunan berkelanjutan terus diupayakan menjadi arus utama dari pembangunan nasional di semua bidang dan daerah.

Salah satunya wilayah pesisir merupakan wilayah yang penting dan strategis dan merupakan kesatuan ruang antara daratan dan lautan yang secara ekologis mempunyai hubungan keterkaitan antara ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi. Selain itu juga pembangunan pulau-pulau kecil telah menjadi perhatian khusus untuk ditangani dalam beberapa tahun, mengingat kondisinya yang tertinggal dan sebagian dari pulau-pulau tersebut sebagai titik pangkal perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga.

Pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil sangat diperlukan dan dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan Pemerintah, masyarakat dengan pihak lain dalam perencanaan, pemantauan, evaluasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil disekitar. Selain itu untuk melindungi, mengkonservasi, memanfaatkan dan merehabilitasi wilayah pesisir serta ekologis secara berkelanjutan. Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut akan dapat berhasil jika dikelola secara terpadu (Integrated Coastal Zone Management, ICZM). Unsur utama IZCM adalah integrasi (intergration) dan koordinasi. Pengelolaan atau pemanfaatan kawasan pesisir yang dilakukan secara sektoral tidaklah efektif (Dahuri et al., 2008). Selain itu pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut seharusnya dilakukan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut secara terpadu dan berkelanjutan, maka perlu dirumuskan suatu pengelolaan (strategic plan) yang mengintegrasikan setiap kepentingan dalam keseimbangan (proporsionality) antar dimensi ekologis, dimensi sosial, antar sektoral, disiplin ilmu dan segenap pelaku pembangunan (stakeholders).

B.  Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1.    Apa yang dimaksud dengan Demografi?

2.    Faktor apa sajakah yang Mempengaruhi Demografi?

3.    Wilayah Pesisir dan Kepulauan ditinjau dari aspek ekonomi dan lingkungan

4.    Bagaimana Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir?

5.    Apa saja Isu Dan Permasalahan Pemanfaatan Sumber daya Hayati Pesisir Dan  Kepulauan?

6.    Bagaimana Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu?

C.  Tujuan Penulisan

1.    Untuk mengetahui yang dimaksud dengan penelitian kualitatif.

2.    Untuk mengetahui dimaksud dengan Demografi.

3.    Untuk mengetahui Faktor yang Mempengaruhi Demografi.

4.    Untuk mengetahui Wilayah Pesisir dan Kepulauan ditinjau dari aspek ekonomi dan lingkungan.

5.    Untuk mengetahui Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir.

6.    Untuk mengetahui Isu Dan Permasalahan Pemanfaatan Sumber daya Hayati Pesisir Dan  Kepulauan.

7.    Untuk mengetahui Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu.

BAB II

PEMBAHASAN

A.  Defenisi Demografi

Demografi adalah uraian tentang penduduk, terutama tentang kelahiran, perkawinan, kematian dan migrasi. Demografi meliputi studi ilmiah tentang jumlah, persebaran geografis, komposisi penduduk, serta bagaimana faktor-faktor ini berubah dari waktu kewaktu. Defenisi lain dari demografi adalah studi ilmiah tentang penduduk, terutama tentang jumlah, sturuktur dan perkembangannya. Penduduk adalah hasil tingkat kelahiran, tingkat migrasi dan tingkatkematian. Demografi lazim digunakan untuk menyebut studi tentang sifat terhadap komposisi dan pertumbuhan penduduk dan demograsi adalah suatu studi statistik dan matematis tentang jumlah, komposisi san persebaran penduduk, serta perubahan faktor-faktor ini setelah melewati kurun waktu yang yang disebabkan oleh lima proses yaitu fertilitas, mortalitas, perkawinan, migrasi dan mobilitas sosial.

Beberapa ahli demografi terutama tertarik kepada statistik fertilitas (kelahiran), moralitas (kematian) dan migrasi (perpindahan tempat) karena ketiga variabel ini merupakan komponen komponen yang berpengaruh terhadap perubahan penduduk. Ketiga komponen tersebut diukur dengan tingkat kelahiran, tingakat kematian dan migrasi yang menentukan jumlah penduduk, komposisi umur dan laju pertambahan atau penurunan penduduk.

Pengertian demografi penduduk menurut beberapa ahli, yaitu (http://4goeng.multiply.com) :

1.    Demografi (Donald J. Bogue, 1885), Ilmu yg mempelajari tentang besar, komposisi, distribusi, dan perubahan penduduk.

2.    Demografi (Philip M. Hauser dan Duddley Duncan), Ilmu yg mempelajari jumlah, sebaran teritorial, dan komposisi penduduk; serta perubahan penduduk karena fertilitas, mortalitas, migrasi, dan mobilitas social.

3.    Demografi (Hawthorn,1970) adalah studi tentang interaksi tingkat perkembangan dari 3 komponen (kelahiran, kematian dan migrasi) dan studi tentang dampak dari perubahan komposisi dan perkembangan dari penduduk

4.    Demografi (Boque: 1969) adalah ilmu statistik dan matematika yang mempelajari ukuran, komposisi dan persebaran penduduk serta perubahannya pada suatu kurun waktu melalui proses fertilitas, mortalitas, perkawinan, migrasi serta perubahan penduduk.

Penduduk adalah orang-orang yabg berada di dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berintraksi satu sama lain secara terus menerus/kontinu.dalam sosiologi penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu.

Penduduk suatu negara atau daerah bisa didefinisikan menjadi dua (http://geamble.blogspot.com) :

1.    Orang yang tinggal di daerah tersebut

2.    Orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut, dengan kata lain orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal disitu.misalkan bukti kewarganegaraan, tetapi memilih tinggal di daerah lain. Kecepatan penduduk di hitung dengan membagi jumlah penduduk dengan luas area dimana mereka tinggal.

B.  Faktor yang Mempengaruhi Demografi

Angka pertumbuhan penduduk adalah tingkat pertambahan penduduk suatu wilayah atau negara dalam suatu jangka waktu tertentu, dinyatakan dalam persentase. Pertambahan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk baik pertambahan maupun penurunannya yang disebabkan oleh beberapa faktor-faktor dibawah ini (www.antaranews.com) :

1.    Kematian

Kematian apabila kematian bertambah maka angka kependudukan pun akan berkurang akan tetapi bila angka kematian menurun maka akan menambah juga kependudukan dikarenakan angka kelahiran menlonjak drastis. Kematian adalah hilangnya tanda-tanda kehidupan manusia secara permanen. Kematian bersifat mengurangi jumlah penduduk dan untuk menghitung besarnya angka kematian caranya hampir sama dengan perhitungan angka kelahiran. Banyaknya kematian sangat dipengaruhi oleh faktor pendukung kematian (pro mortalitas) dan faktor penghambat kematian (anti moralitas)

2.    Kelahiran

Kelahiran apabila kelahiran bisa cepat dikarenakan tekhnologi kesehatan kelahiran bisa cepat dikarenakan tekhnologi kesehatan maka otomatis kenaikan penduduk pun bisa melonjak drastis karena bertumbuhnya angka kelahiran. Kelahiran bersifat menambah jumlah penduduk. Ada beberapa faktor yang menghambat kelahiran (anti natalitas) dan yang mendukung kelahiran (pro natalitas).

a.         Faktor-faktor penunjang kelahiran (pro natalitas)

Kawin pada usia muda, karena ada anggapan bila terlambat kawin keluarga akan malu. Anak dianggap sebagai sumber tenaga keluarga untuk membantu orang tua. Anggapan bahwa banyak anak banyak rejeki. Anak menjadi kebangaan bagi orang tua.

b.        Faktor-faktor penunjang kelahiran (anti natalitas)

Adanya program keluarga berencana yang mengupayakan pembatasan jumlah anak. Adanya ketentuan batas usia menikah, untuk wanita minimal berusia 16 tahun dan bagi laki-laki minimal berusia 19 tahun. Anggapan anak menjadi beban keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Adanya pembatasan tunjangan anak untuk pegawai negeri yaitu tunjangan anak diberikan hanya sampai anak ke-2. Penundaaan kawin sampai selesai pendidikan akan memperoleh pekerjaan.

3.    Migrasi
            Migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dari tempat yang satu ke tempat lain. Dalam mobilitas penduduk terdapat migrasi internasional yang merupakan perpindahan penduduk yang melewati batas suatu negara ke negara lain dan juga migrasi internal yang merupakan perpindahan penduduk yang berkutat pada sekitar wilayah satu negara saja. Faktor-faktor terjadinya migrasi, yaitu :

a.         Persediaan sumber daya alam

b.        Lingkungan social budaya

c.         Potensi ekonomi

d.        Alat masa depan

C.  Wilayah Pesisir dan Kepulauan ditinjau dari aspek ekonomi dan lingkungan

Ada tahapan peninjau yang perlu diperhatikan dalam melakukan pengembangan komunal (community development) sebuah masyarakat, diperlukan tinjauan dari aspek yang holistik untuk memparameterisasi keberhasilan pengembangan yang dilakukan. Aspek yang ditinjau adalah aspek ekonomi dan lingkungan.

1.    Aspek Ekonomi

Telah diketahui bahwa desa nelayan termasuk ke dalam desa dengan pendapatan daerah yang agak rendah. Maka tentu saja perlu adanya penggiatan kegiatan ekonomi dengan berbasiskan sumber daya yang ada. Menurut Rokhmin Dahuri, Mentri Kelautan dan Perikanan tahun 2004 mengatakan bahwa setiap daerah pesisir pantai memiliki potensi perikanan yang cukup baik untuk dikembangkan. Jadi tidak benar bahwa kondisi geografis dan demografis daerah pesisir sama sekali tidak memiliki peluang ekonomis. Hal ini dibuktikan dengan potensi lestari sumberdaya ikan (SDI) laut Indonesia sekitar 6,4 juta ton per tahun atau 7,5 persen dari total potensi lestari ikan laut dunia.

2.    Aspek Lingkungan

Pentingnya mempertimbangkan aspek lingkungan (selain ekonomi) dapat dilihat dari kenyataan bahwa sumberdaya pesisir mempunyai peranan penting dilihat dilihat dari segi ekologis, diantaranya sebagai penyeimbang ekosistem dan penyedia kebutuhan hidup bagi hewan. Sebagai contoh ekosistem hutan mangrove mempunyai keragaman biologi yang tinggi, yang anggota-anggotanya telah mampu beradaptasi dengan perubahan salinitasi yang tinggi dan beberapa biotanya memiliki nilai ekonomis tinggi seperti udang, ikan dan kepiting juga mempunyai fungsi ekologis sebagai nursery ground berbagai ikan dan udang. Demikian juga ekosistem terumbu karang (coral reefs) selain memiliki sumberdaya yag dapat dimanfaatkan untuk konsumsi dan sebagai objek wisata, khususnya wisata selam, juga mempunyai fungsi ekologis antara lain tempat mencari makanan, tepat berkembang biak, tempat asuhan nursery ground, dan tempat memijah.

D.  Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir

1.    Mata pencaharian

Sebagian besar penduduk di wilayah pesisir bermata pencaharian di sektor pemanfaatan sumberdaya kelautan  seperti nelayan, petani ikan (budidaya tambak dan laut), Kemiskinan masyarakat nelayan, penambangan pasir, kayu mangrove dan lain-lain. Sebagai contoh : Kecamatan Kepulauan Seribu, Jakarta Utara dengan penduduk 17.991 jiwa, sekitar 71,64 % merupakan nelayan (Tahun 2001).

2.    Tingkat pendidikan

Sebagian besar penduduk wilayah pesisir memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Sebagai contoh : penduduk Kecamatan Kepulauan Seribu, Jakarta Utara (Tahun 2001) sekitar 70,10 % merupakan tamatan Sekolah Dasar (SD) dan sejalan dengan tingkat tersebut, fasilitas pendidikan yang ada masih sangat terbatas.

3.    Lingkungan pemukiman

Kondisi lingkungan pemukiman masyarakat pesisir, khususnya nelayan masih belum tertata dengan baik dan terkesan kumuh. Dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang relatif berada dalam tingkat kesejahteraa rendah, maka dalam jangka panjang tekanan terhadap sumberdaya pesisir akan semakin besar guna pemenuhan kebutuhan pokoknya.

4.    Nilai dan Arti Penting Pesisir bagi Masyarakat

Nilai dan arti penting pesisir dan laut bagi bangsa Indonesia dapat dilihat dari dua aspek,yaitu:

a.         Pertama, secara sosial ekonomi wilayah pesisir dan laut memiliki arti penting karena:

1)        Sekitar 140 juta (60%) penduduk Indonesia hidup di wilayah pesisir (dengan pertumbuhan    rata-rata 2% per tahun)

2)        Sebagian besar kota (baik propinsi dan kabupaten) terletak di kawasan pesisir

3)        Kontribusi sektor kelautan terhadap PDB nasional sekitar 20,06% pada tahun 1998

4)        Industry kelautan (coastal industries) menyerap lebih dari 16 juta tenaga kerja.

b.        Kedua, secara biofisik, wilayah pesisir dan laut Indonesia memiliki arti penting karena:

1)        Indonesia memiliki garis pantai terpanjang di dunia setelah kanada, yaitu sekitar 81.000 km (13,9 % dari panjang pantai dunia)

2)        Sekitar 75 % dari wilayahnya merupakan wilayah perairan (sekitar 5, juta km² termasuk ZEE)

3)        Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sekitar 17.508 pulau

4)        Dalam wilayah tersebut terkandung potensi kekayaan dan keaneka ragaman sumberdaya alamnya yang terdiri atas potensi sumberdaya alami pilih (renewable resources) seperti perikanan, ekosisten mangrove, ekosistem terumbu karang, maupun potensi sumberdaya ala tidak pulih (non renewable resources) seperti migas, mineral atau bahan tambang lainnya serta jasa-jasa lingkingan (environmental services), seperti peristiwa ahari industry maritime dan jasa transportasi.

Sumberdaya alam dan lingkungan merupakan modal pembangunan yang dapat dikelola untuk menyediakan barang dan jasa (goods & services) bagi kemakmuran masyarakat dan bangsa. Dilihat dari potensi dan kemungkinan pengembangannya, wilayah pesisir memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional, apalagi bangsa Indonesia saat sekarang sedang mengalami krisis ekonomi. Peranan tersebut tidak hanya dalam penciptaan pertumbuhan ekonomi (growth), tetapi juga dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat (social welfare) dan pemerataan kesejahteraan (equity). Namun demikian, peranan tersebut tidak akan tercapai dengan baik apabila mengabaikan aspek kelestarian lingkungan (environmental sustainability) dan kesatuan bangsa (unity).

5.    Ciri Khas Wilayah Pesisir

Ditinjau dari aspek biofisik wilayah, ruang pesisir dan laut serta sumberdaya yang terkandung di dalamnya bersifat khas sehingga adanya intervensi manusia pada wilayah tersebut dapat mengakibatkan perubahan yang signifikan, seperti bentang alam yang sulit diubah, proses pertemuan air tawar dan air laut yang menghasilkan beberapa ekosistem khas. Ditinjau dari aspek kepemilikan, wilayah pesisir dan laut serta sumberdaya yang terkandung di dalamnya sering tidak mempunyai kepemilikan yang jelas (open access), kecuali pada beberapa wilayah di Indonesia, seperti Ambon dengan kelembagaan sasi, NTB dengan kelembagaan tradisional Awig-awig dan Sangihe Talaud dengan kelembagaan Maneeh. Dengan karaktersitik yang khas dan open access tersebut, maka setiap pembangunan wilayah dan pemanfaatan sumberdaya timbul konflik kepentingan pemanfaatan ruang dan sumberdaya serta sangat mudah terjadinya degradasi lingkungan dan problem eksternalit.

E.       Isu Dan Permasalahan Pemanfaatan Sumber daya Hayati Pesisir Dan  Kepulauan

1.    Isu dan Permasalahan Penggunaan Lahan

a.         Lahan pesisir yang cukup luas dan memiliki daya dukung untuk pengembangan perikanan ikan dan ekowisata bahari.

b.        Tingkat pemanfataan wilayah perairan untuk pengembangan perikanan  tangkap masih rendah.

c.         Konflik Pemanfaatan Ruang

2.    Isu dan Permasalahan Geomorfologi dan Geologi

a.         Relief rendah, proses degradasi lahan daratan pulau cepat oleh aksi gelombang, arus dan angin yang kontinu.

b.        Pantai berpasir putih, danau air asin, keunikan pola arus pasang surut dan distribusi terumbu karang

c.         Titik episentrum gempa tektonik dangkal sampai dalam dan potensi

3.    Isu dan Permasalahan Oseanografi

a.         Kondisi oseanografi pd wil. Kabupaten. Kepulauan. Mendukung usaha perikanan ikan pelagis kecil dan pelagis besar, pengembangan budidaya laut, ekowisata bahari, dan konservasi kenekaragaman (SDHL).

b.        Letak perairan pesisir  dan PPK yang berhadapan langsung dengan perairan dlm, cenderung mendapat tekanan dari faktor lingkungan, baik dari cuaca maupun dari faktor air laut.

c.         Luasan wilayah kelola 0 – 4 mil dan 4 – 12 mil sangat menjanjikan bagi upaya pengembangan perikanan berskala kecil maupun skala besar, dan didukung pemupukan akibat upwelling.

d.        Beberapa lokasi selat dengan potensi pengembangan energi konvensional yang memanfaatkan potensi arus pasang surut sebagai energi kinetik.

4.    Isu dan Permasalahan Pemanfaatan Ekosistem Utama

Pemanfaatan kayu bakau utk kayu bakar dan bahan bangun terus dilakukan hampir di semua wilayah. Ini seiring dgn penurunan produksi SDHL, disamping dampak fisik seperti abrasi dan degradasi garis pantai.Tekanan terhadap padang lamun karena reklamasi siltasi yang tinggi akibat pembukaan pemukiman di lahan atas. Penangkapan ikan di kawasan terumbu karang dengan teknik/teknologi merusak dan penambangan batu karang.

5.    Isu dan Permasalahan Penangkapan Ikan dan Budidaya Perairan

Teknologi sangat tradisional, kapasitas produksi rendah. Hasil produksi perikanan tangkap dibuang, lemahnya penanganan produksi. Budaya pemanfaatan SD dengan cara berburu menyebab kan masyarakat lokal belum maksimal utk menjalan kan kegiatan-kegiatan budidaya perairan. Keberhasilan budidaya perairan umumnya pada masyarakat pendatang atau pd skala usaha yg padat modal.

6.    Isu dan Permasalahan Konservasi

Banyak kearifan lokal dlm konservasi SDH pesisir  dan laut telah terkikis, akibat sistemkelembagaan yang tidak lagi berbasis adat & orientasi ekonomi secara berlebihan.Pemanfaatan sumberdaya yg dilindungi utk tujuan ekonomi memberikan konsekuensi pada pelanggaran-pelanggaran pd kawasan konservasi yang sudah ditetapkan. Minimnya rumusan regulasi yg mendukung penge lolaan SDA secara berkelanjutan, terutama dlm mempertahankan kawasan-kawasan konservasi yg telah ditetapkan dalam rencana umum tata ruang wilayah maupun tata ruang wilayah pesisir dan laut.

7.    Isu Dan Permasalahan Pengembangan Ekowisata Bahari

Kesiapan masyarakat secara sosial yang masih relatif kurang terbuka dalam proses pengembangan ekowisata. Lemahnya kapasitas wilayah pesisir dan kawasan PPK untuk mengakomodasi perkembangan ekowisata bahari karena keterbatasan infrastruktur pendukung. Kurangnya tindakan promosi untuk memperkenalkan kawasan-kawasan potensial ekowisata bahari yang terdistribusi di setiap wilayah, disamping untuk menarik investasi di bidang ekowisata bahari.

8.    Isu dan Permasalahan Ekonomi Pulau-Pulau Kecil

Kapasitas ekonomi yang lemah menyebabkan upaya investasi di tingkat masyarakat tidak jalan. Akses antar wilayah yang lemah menyebab kan tidak bergeraknya ekonomi pasar dan rendahnya kapasitas penarikan investasi ke dalam wilayah.       Minimnya ketersediaan infrastruktur ekonomi yang men-dukung distribusi hasil produksi, penanganan kualitas produksi dan dukungan modal usaha bagi masyarakat.

9.    Isu dan Permasalahan Kelembagaan Lokal dan Daerah

Sistem dan manajemen kelembagaan lokal yang lemah dan tdk fleksibel terhadap tuntutan perubahan di satu sisi dan upaya memepertahankan kearfian lokal di lain sisi. Pengelolaan pulau kecil tidak hanya menjadi tanggung jawab DKP sehingga kebutuhan terhadap integrasi kelembagaan menjadi penting untuk pengembangan kawasan PPK. Namun ini belum terakomodasi dengan baik, mulai dari proses perencanaan, impelementasi pembangunan sampai dengan pengawasan dan evaluasi (Sahetapy, 2013).

F.   Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu (PWPLT) memerlukan informasi tentang potensi pembangunan yang dapat dikembangkan di suatu wilayah pesisir dan lautan beserta permasalahan yang ada, baik aktual aupun potensial. PWPLT pada dasarnya ditujukan untuk mendapatkan pemanfaatan sumber daya dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat diwilayah ini secara berkelanjutan dan optimal bagi kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, rumusan PWPLT disusun berdasarkan pada potensi, peluang, permasalahan, kendala dan kondisi aktual yang ada, dengan memperimbangkan pengaruh lingkungan strategis terhadap pembangunan nasional, otonomi daerah dan globalisasi. Untuk mengimplementasikan PWPLT pada tataran praktis (kebijakan dan program) maka ada lima strategi, yaitu :

(1) Penerapan Konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam PWPLT

(2) Mengacu pada Prinsip-prinsip dasar dalam PWPLT

(3) Proses Perencanaan PWPLT

(4) Elemen dan Struktur PWPLT

(5) Penerapan PWPLT dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam strategi pertama, suatu kawasan pembangunan yang berkelanjutan memiliki empat dimensi, yaitu : ekologis, sosial-ekonomi-budaya, sosial-politik, dan hukum serta kelembagaan. Dimensi ekologis menggambarkan daya dukung suatu wilayah pesisir dan lautan (supply capacity) dalam menopang setiap pembanguan dan kehidupan manusia, sedangkan untuk dimensi ekonomis-sosial dari pembangunan berkelanjutan mempresentasikan permintaan terhadap SDA dan jasa-jasa lingkungan dimana manfaat dari pembangunan wilayah pesisir seharusnya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal sekitar program terutama yang termasuk ekonomi lemah. Untuk Dimensi Sosial-politik, pembangunan berkelanjutan hanya dapat dilaksanakan dalam sistem dan suasana politik demokratis dan transparan, tanpa kondisi politik semacam ini, niscaya laju kerusakan lingkungan akan melangkah lebih cepat ketimbang upaya pencegahan dan penanggulangannya. Penegakan dimensi Hukum dan kelembagaan, Sistem peraturan dan perundang-undangan yang berwibawa dan kuat akan mengendalikan setiap orang untuk tidak merusak lingkungan pesisir dan lautan.

Strategi kedua, Pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir harus mengacu pada prinsip-prinsip dasar PWPLT, ada 15 prinsip dasar yang sebagian besar mengacu Clark (1992) dalam Dahuri et al (2008)  yaitu :

1.        Wilayah pesisir adalah suatu sistem sumberdaya (resource system) yang unik, yang memerlukan pendekatan khusus dalam merencanakan dan mengelola pembangunannya.

2.        Air merupakan faktor kekuatan pemersatu utama dalam ekosistem pesisir.

3.        Tata ruang daratan dan lautan harus direncanakan dan dikelola secara terpadu.

4.        Daerah perbatasan laut dan darat hendaknnya dijadikan faktor utama dalam setiap program pengelolaan wilayah pesisir.

5.        Batas suatu wilayah pesisir harus ditetapkan berdasarkan pada isu dan permasalahan yang hendak dikelola serta bersifat adaptif.

6.        Fokus utama dari pegelolaan wilayah pesisir adalah untuk mengkonservasi sumberdaya milik bersama.

7.        Pencegahan kerusakan akibat bencana alam dan konservasi sumberdaya alam harus dikombinasikan dalam suatu program PWPLT.

8.        Semua tingkatan di pemerintahan dalam suatu negara harus diikut sertakan dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir.

9.        Pendekatan pengelolaan yang disesuaikan dengan sifat dan dinamika alam adalah tepat dalam pembangunan wilayah pesisir.

10.    Evaluasi pemanfaatan ekonomi dan sosial dari ekosistem pesisir serta partisipasi masyarakat lokal dalam program pengelolaan wilayah pesisir.

11.    Konservasi untuk pemanfaatan yang berkelanjutan adalah tujuan dari pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir.

12.    Pengelolaan multiguna (multiple uses) sangat tepat digunakan untuk semua sistem sumberdaya wilayah pesisir.

13.    Pemanfaatan multiguna (multiple uses) merupakan kunci keberhasilan dalam   pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan

14.    Pengelolaan sumberdaya pesisir secara tradisional harus dihargai.

15.    Analisis dampak lingkungan sangat penting bagi pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu.

Strategi ketiga, Proses perencanaan PWPLT pada dasarnya ada tiga langkah utama, yaitu :

1.        Perencanaan,

2.        implementasi dan

3.        Pemantauan dan Evaluasi.

Strategi keempat, Agar mekanisme atau proses PWPLT dapat direalisasikan dengan baik perlu dilengkapi dengan komponen-komponen yang diramu dalam suatu piranti pengelolaan (management arrangement) sebagai raganya. Pada intinya, piranti pengelolaan terdiri dari piranti kelembagaan dan alat pengelolaan. Piranti kelembagaan menyediakan semacam kerangka (frame work) bagi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan dan penerapan segenap alat pengelolaan. Meskipun rancangan dan praktek PWPLT bervariasi dari satu negara ke negara yang lain, namun dapat disimpulkan bahwa keberhasilan PWPLT memerlukan empat persyaratan utama, yaitu : (1) kepemimpinan pionir (initial leadership), (2) piranti kelembagaan, (3) kemapuan teknis (technical capacity), dan (4) alat pengelolaan. Penerapan keempat persyaratan ini bervariasi dari satu negara dengan negara lain, bergantung pada kondisi geografi, demografi, sosekbud dan politik.

Strategi kelima, Untuk mengatasi konflik perencanaan pengelolaan pesisir, maka perlu diubah dari perencanaan sektoral ke perencanaan terpadu yang melibatkan pemerintah daerah, swasta dan masyarakat terkait di pesisir. Semua instansi sektoral, Pemda dan stakeholder terkait harus menjustifikasi rencana kegiatan dan manfaat yang akan diperoleh, serta mengkoordinasi kegiatan tersebut dengan kegiatan sektoral lain yang sudah mapan secara sinergis. Dengan semangat pelaksanaan otonomi daerah yang diantaranya ditandai dengan lahir dan diberlakukannya UU No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah, yang di dalamnya mencakup pengaturan kewenangan daerah dalam mengelola sumber daya kelautan (pesisir dan lautan), diharapkan dapat membawa angin segar sekaligus menjadi mometum untuk melaksanakan pembangunan, pendayagunaan, dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara yang lebih baik, optimal, terpadu serta berkelanjutan.

BAB III

PENUTUP

A.  Kesimpulan

1.    Demografi adalah uraian tentang penduduk, terutama tentang kelahiran, perkawinan, kematian dan migrasi. Demografi meliputi studi ilmiah tentang jumlah, persebaran geografis, komposisi penduduk, serta bagaimana faktor-faktor ini berubah dari waktu kewaktu.

2.    Sebagian besar penduduk di wilayah pesisir menggantungkan kehidupannya pada sumber daya laut,mereka terdiri dari: nelayan, buruh nelayan, penjual ikan dll. Selain itu kondisi pemukiman masih belum baik, kehidupan nelayan masih banyak yang kurang mampu, serta hidup kekurangan atau tingkat kesejahteraan yang rendah .

3.    Sumber daya dan lingkungan merupakan modal pembngunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk pesisir dengan tidak mengabaikan aspek kelestarian lingkungan. Namun banyak para nelayan yang melakukan aktifias ekonomi tanpa menghiraukan aspek tersebut.

B.     Saran

Penulis menyadari, dalam penyusunan makalah ini belum sepenuhnya sempurna. Untuk itu dapat kiranya memberikan kritik dan saran mengenai makalah ini. Walaupun demikian penulis berharap semoga makalah ini bermanfaat bagi kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

Aristian, F. 2010. Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu dan Berkelanjutan Yang Berbasis Masyarakat. http//.www. pengelolaan wilayah pesisir.htlm. diakses tanggal 21 Juli 2016.

Dahuri, R., Rais, J., Ginting, S. P., dan Sitepu, J. 2008. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. Pradnya Paramita. Jakarta.

Darajati, W. 2004. Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu dan Berkelanjutan. Makalah Sosialisasi Nasional MFCDP. Direktur Kelautan dan Perikanan, Bappenas.

Lampe, Munsi. 2008. Wawasan Sosial Budaya Bahari. UPT-MKU, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Rudyanto. 2004. Kerangka Kerjasama Dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut. Disampaikan pada Sosialisasi Nasional Program MFCDP, Direktur Kerjasama Pembangunan Sektoral dan Daerah, Bappenas. 

Sahetapy, D. 2013. Materi Kuliah Pengelolaan Sumberdaya Hayati Pesisir Laut dan Pulau-pulau Kecil. Program Studi Ilmu Kelautan, Program Pasca Sarjana Universitas Pattimura Ambon. Ambon.

Sudirman, dkk. 1999. Bahan Pengajaran Metode Penangkapan Ikan. Universitas Hasanuddin. Makassar.

Tuwo, Ambo. 2011. Pengelolaan Ekowisata Pesisir dan Laut : Pendekatan Ekologi, Sosial Ekonomi, Kelembagaan, dan Sarana Wilayah. Brilian Internasional, Surabaya.