MAKALAH PERKEMBANGAN POLITIK DAN SOSIAL MASYARAKAT INDONESIA MASA REFORMASI

BAB I

PENDAHULUAN

A.       Latar Belakang

Reformasi merupakan perubahan yang radikal dan menyeluruh untuk perbaikan. Perubahan yang mendasar atas paradigma baru atau kerangkaberpikir baru yang dijiwai oleh suatu pandangan keterbukaan dan transparansimerupakan tuntutan dalam era reformasi. Reformasi menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional dalamberbagai bidang kehidupan. Ketika terjadi krisis ekonomi, politik, hukum dankrisis kepercayan, maka seluruh rakyat mendukung adanya reformasi dan menghendaki adanya pergantian pemimpin yang diharapkan dapat membawa perubahan Indonesia di segala bidang ke arah yang lebih baik.

Terjadinya krisis ekonomi dan politik Indonesia menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah merosot tajam. Akibatnya, gelombang unjuk rasa dan kerusuhan sosial terjadi dimana-mana. Kerusuhan sosial, amuk massa, penghancuran dan pembakaran pusat-pusat kegiatan ekonomi terjadi di kota-kota Indonesia. Krisis ekonomi dan sosial telah menghambat proses perubahan struktur ketenagakerjaan di Indonesia. Selama krisis, jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan meningkat dari sekitar 12 juta di awal tahun 1997 menjadi sekitar 80 juta di pertengahan tahun 1998. Menurut ILO, angka kemiskinan masyarakat Indonesia di pedesaan tahun 1998 telah mencapai 53% dan di perkotaan sekitar 39%.

B.        Rumusan Masalah

1.         Bagaimanakah perkembangan masyarakat Indonesia masa reformasi?

2.         Bagaimanakah perkembangan politik dan pemerintahan Indonesia pasca 21 mei 1998?

3.         Bagaimanakah perkembangan sosial, ekonomi Indonesia masa reformasi

4.         Apa sajakah hasil-hasil utama pembangunan politik, sosial-ekonomi indonesia masa reformasi?

5.         Masalah apa sajakah yang dihadapi pembangunan politik, sosial-ekonomi yang dihadapi selama masa reformasi?

C.       Tujuan Penulisan

1.         Untuk mengulas kembali perkembangan masyarakat Indonesia Masa Reformasi

2.         untuk menjabarkan perkembangan politik dan pemerintahan Indonesia Pasca 21 Mei 1998

3.         Untuk mengetahui perkembangan sosial, ekonomi Indonesia masa reformasi

4.         Untuk mengetahui hasil-hasil utama pembangunan politik, sosial-ekonomi Indonesia masa reformasi

5.         Untuk mengetahui masalah pembangunan politik, sosial-ekonomi yang dihadapi selama masa reformasi.

BAB II

PEMBAHASAN

A.       Perkembangan Masyarakat Indonesia Masa Reformasi

1.         Sebab-Sebab terjadi Reformasi

Sejak 13 Mei 1998 rakyat meminta agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. Tanggal 14 Mei 1998 terjadi kerusu-han di Jakarta dan di Surakarta. Tanggal15 Mei 1998 Presiden Soeharto pulang dari mengikuti KTT G-15 di Kairo, Mesir.Tanggal 18 Mei para mahasiswa men-duduki gedung MPR/DPR dan pada saatitu ketua DPR/MPR mengeluarkan per-nyataan agar Presiden Soeharto mengundur-kan diri. Hal ini jelas berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah yang merosot sampai Rp15.000 per dollar.

Dari realita di atas, akhirnya tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyerahkan kekuasaan kepadaB.J. Habibie, yang membuka peluang suksesi kepemimpinan nasional kepada B.J.Habibie. Tujuan reformasi adalah terciptanya kehidupan dalam bidang politik,ekonomi, hukum, dan sosial yang lebih baik dari masa sebelumnya.

a.       Tujuan Reformasi

1)      Reformasi politik bertujuan tercapainya demokratisasi.

2)      Reformasi ekonomi bertujuan meningkatkan tercapainya masyarakat.

3)      Reformasi hukum bertujuan tercapainya keadilan bagi seluruh rakyatIndonesia.

4)      Reformasi sosial bertujuan terwujudkan integrasi bangsa Indonesia.

b.      Faktor Pendorong Terjadinya Reformasi

1)      Faktor politik meliputi hal-hal berikut.

a)      Adanya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dalam kehidupan pemerintahan.

b)      Adanya rasa tidak percaya kepada pemerintah Orba yang penuh dengan nepotisme dan kronisme serta merajalelanya korupsi.

c)      Kekuasaan Orba di bawah Soeharto otoriter tertutup.

d)     Adanya keinginan demokratisasi dalam kehidupan berbangsa danbernegara.

e)      Mahasiswa menginginkan perubahan.

2)      Faktor ekonomi, meliputi hal-hal berikut.

a)      Adanya krisis mata uang rupiah.

b)      Naiknya harga barang-barang kebutuhan masyarakat.

c)      Sulitnya mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok.

3)      Faktor sosial masyarakat : adanya kerusuhan tanggal 13 dan 14 Mei 1998  yang melumpuhkan perekonomian rakyat.

4)      Faktor hukum : belum adanya keadilan dalam perlakuan hukum yang sama di antara warga negara.

c.       Suksesi (Pergantian Pimpinan)

1)      Sukarno–Soeharto, ada beberapa hal, yaitu sebagai berikut.

a)      Problem pokok adanya komunis/ PKI (nomor 4 sedunia).

b)      Peristiwa Lubang Buaya.

c)      Adanya dualisme: ada pro dan anti pembubaran PKI.

d)     Sidang istimewa MPRS 1967 didahului turunnya Supersemar.

2)      Soeharto–Habibie, ada beberapa hal, antara lain sebagai berikut.

a)      Problem pokok adanya krisis ekonomi meluas ke bidang politik.

b)      Adanya gerakan reformasi yang menghendaki perubahan radikal karena KKN dalam tubuh pemerintahan. Nepotisme berarti mengajak keluarga dalam kekuasaan. Kronisme adalah mengajak teman-teman dalam kekuasaan.

c)      Presiden Soeharto ditolak oleh rakyat ditandai dengan didudukinya gedung DPR/MPR oleh mahasiswa, sehingga Soeharto menyerahkan jabatan kepada Habibie.

3)      Pengalaman suksesi di Indonesia

a)      Pergantian pimpinan disertai kekerasan dan keributan dan setelah turundari jabatan, dihujat.

b)      Menginginkan pergantian pimpinan yang wajar, namun tidak ditemukan sebab tidak adanya pembatasan masa jabatan.

c)      Tidak adanya Chek and Balance  yaitu tidak ada keseimbangan dalam negara yang disebabkan kecenderungan otoriter.

d)     Etika moralitas bahwa KKN bertentangan dengan moralitas.

d.      Substansi Agenda Reformasi Politik

Subsitusi agenda reformasi politik sebagai berikut.

1)      Reformasi di bidang ideologi negara dan konstitusi.

2)      Pemberdayaan DPR, MPR, DPRD maksudnya agar lembaga perwakilan rakyat benar-benar melaksanakan fungsi perwakilannya sebagai aspek kedaulatan rakyat dengan langkah sebagai berikut.

a)      Anggota DPR harus benar-benar dipilih dalam pemilu yang jurdil.

b)      Perlu diadakan perubahan tata tertib DPR yang menghambat kinerja DPR.

c)      Memperdayakan MPR.

d)     Perlu pemisahan jabatan ketua MPR dengan DPR.

3)      Reformasi lembaga kepresidenan dan kabinet meliputi hal-hal berikut.

a)      Menghapus kewenangan khusus presiden yang berbentuk keputusan presiden dan instruksi presiden.

b)      Membatasi penggunaan hak prerogatif.

c)      Menyusun kode etik kepresidenan.

4)      Pembaharuan kehidupan politik yaitu memperdayakan partai politik untuk menegakkan kedaulatan rakyat, maka harus dikembangkan system multi partai yang demokratis tanpa intervensi pemerintah.

5)      Penyelenggaraan pemilu.

6)      Birokrasi sipil mengarah pada terciptanya institusi birokrasi yang netraldan profesional yang tidak memihak.

7)      Militer dan dwifungsi ABRI mengarah kepada mengurangi peran sosial politik secara bertahap sampai akhirnya hilang sama sekali, sehingga ABRI berkonsentrasi pada fungsi Hankam.

8)      Sistem pemerintah daerah dengan sasaran memperdayakan otonomi daerah dengan asas desentralisasi.

e.       Agenda Reformasi Bidang Ekonomi

1)      Penyehatan ekonomi dan kesejahteraan pada bidang perbankan, perdagangan, dan koperasi serta pinjaman luar negeri untuk perbaikan ekonomi.

2)      Penghapusan monopoli dan oligopoli.

3)      Mencari solusi yang konstruktif dalam mengatasi utang luar negeri.

f.       Agenda Reformasi Bidang Hukum

1)      Terciptanya keadilan atas dasar HAM.

2)      Dibentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan tuntutan reformasi. Misal : Bidang ekonomi dikeluarkan UU kepailitan, dihapuskan UU subversi, sesuai semangat HAM dilepaskan napol-tapol (amnesti-abolisi).

g.      Agenda Reformasi bidang hukum

Agenda reformasi bidang hukum difokuskan pada integrasi nasional.

h.      Agenda reformasi bidang pendidikan

Agenda reformasi bidang pendidikan ditujukan terutama masalah kurikulum yang harus ditinjau paling sedikit lima tahunan.

i.        Hambatan pelaksanaan reformasi politik

1)      Hambatan kultural : mengingat pergantian kepemimpinan nasional dari Soeharto ke B.J. Habibie tidak diiringi pergantian rezim yang berarti sebagian besar anggota kabinet, gubernur, birokrasi sipil, komposisi anggota DPR/MPR masih peninggalan rezim Orba.

2)      Hambatan legitimasi : pemerintah B.J. Habibie karena belum merupakanhasil pemilu.

3)      Hambatan struktural : berkaitan dengan krisis ekonomi yang berlarut-larut yang berdampak bertambah banyak rakyat yang hidup dalam kemiskinan.

4)      Munculnya berbagai tuntutan otonomi daerah, yang jika tidak ditanganisecara baik akan menimbulkan disintegrasi bangsa.

5)      Adanya kesan kurang kuat dalam menegakkan hukum terhadap praktik penyimpangan politik-ekonomi rezim lama seperti praktik KKN.

6)      Terkotak-kotaknya elite politik, maka dibutuhkan kesadaran untuk bersama-sama menciptakan kondisi politik yang mantap agar transformasi politik berjalan lancar.

B.        Perkembangan Politik Dan Pemerintahan Indonesia Pasca 21 Mei 1998

1.         Massa Pemerintahan Presiden Habibie

a.       Latar Belakang Terbentuknya Pemerintahan Habibie

Akibat semakin meningkatnya desakan dan unjuk rasa massa, akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti sebagai presiden RI. Sesuai dengan ketentuan dalam UUd 1945, presiden menyerahkan jabatan presiden kepada wakil presiden, Burhanuddin Jusuf Habibie.

b.      Perkembangan politik dan pemerintahan

1)      Kebijakan reformasi Politik

2)      Kebebasan berpendapat

3)      Kebijakan disentralisasi

4)      Kebijakan yang berkaitan dengan masalah Timor Timur

5)      Program pelaksanaan pemilu 1999

2.         Massa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid

a.       Latar belakang terbentuknya pemerintahan Abdurrahman Wahid

Latar belakang terbentuknya berawal dari pemilu tahun 1999. Pada pemilu tersebut PDIP pimpinan Megawati Soekarnoputri berhasil meraih suara terbanyak (sekitar 35%). Tetapi karena jabatan presiden masih harus dipilih oleh MPR, Megawati tidak secara langsung menjadi presiden. Dalam mekanisme pemilihan presiden di MPR, Abdurrahman Wahid yang juga pimpinan PKB terpilih menjadi presiden Indonesia ke 4. Sedangkan Megawati kemudian dipilih Abdurrahman Wahid sebagai wakil presiden.

b.      Perkembangan politik dan pemerintahan Indonesia

1)      Kebijakan reformasi pemerintahan, dengan pembubaran Departemen Penerangan dan Departemen Sosial

2)      Seringnya presiden melakukan lawatan ke luar negeri. Langkah ini banyak menimbulkan pertentangan dalam masyarakat

3)      Masih berkembangnya gerakan-gerakan separatis seperti GAM, RMS dan OPM

4)      Abdurrahman Wahid mengusulkan agar Tap MPRS No. XXIX/MPR/1966 yang malarang marxisme-laninisme dicabut

5)      Upaya Abdurrahman Wahid untuk mereformasi dan mengeluarkan militer dari ruang sosial politik  menyebabkan hubungan presiden dan militer merenggang

6)      Terjadinya beragam konflik kepentingan

7)      Keluarnya kebijakan pemerintah bahwa Imlek sebagai hari libur Nasional

8)      Pada tanggal 1 februari 2001, DPR mengeluarkan nota yang berisi perlunya dilakukan siding khusus MPR dimana pemakzulan presiden dapat dilakukan

9)      Beberapa menteri yang dianggap berseberangan kemudian dipecat

10)  Karena banyak menimbulkan controversial, MPR memutuskan akan digelar sidang istimewa pada tanggal 23 jili 2001

11)  Sebagai bentuk perlawanan terhadap rencana SI MPR, presiden kemudian mandahului dengan mengeluarkan dekrit

12)  Pada tanggal 23 juli 2001, SI MPR digelar dengan agenda pokok pemakzulan presiden. Sesuai UUD, maka ia digantikan oleh wakilnya Megawati

3.         Masa Pemerintahan Presiden Megawati

a.       Latar belakang terbentuknya pemerintahan Megawati

Naiknya megawati sebagai presiden ke 5 terjadi setelah Gus Dur menyatakan pengunduran dirinya sebagai presiden akibat tekanan dan demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat. Hamzah Haz terpilih sebagai wakil presiden setelah Votting di MPR/DPR

b.      Perkembangan politik Indonesia

1)      Konflik Poso

2)      Masalah terorisme

3)      Program dan kebijakan pemerintah

4)      Program pelaksanaan pemilu 2004

4.         Massa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

a.       Latar belakang terbentuknya pemerintahan SBY

Partai Demokrat yang sebelumnya kurang dikenal, menarik perhatian masyarakat dengan pimpinannya Jenderal Purnawirawan Susilo Bambang Yudhoyono, yang dianggap memiliki karisma dan menjanjikan perubahan kepada rakyat. Dan akhirnya mengantarnya sebagai pemenang pemilu presiden 2004

b.      Perkembangan politik

1)      Penyelesaian Masalah Aceh

2)      Isu terorisme

3)      Pelaksanaan pemerintahan dalam negeri

4)      Disentralisasi dan otonomin daerah

5)      Program pelaksanaan pemilu 2009

D.       Perkembangan Sosial, Ekonomi Indonesia Masa Reformasi

Terjadinya krisis ekonomi dan politik Indonesia menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah merosot tajam. Akibatnya, gelombang unjuk rasa dan kerusuhan sosial terjadi dimana-mana. Kerusuhan sosial, amuk massa, penghancuran dan pembakaran pusat-pusat kegiatan ekonomi terjadi di kota-kota Indonesia. Krisis ekonomi dan sosial telah menghambat proses perubahan struktur ketenagakerjaan di Indonesia. Selama krisis, jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan meningkat dari sekitar 12 juta di awal tahun 1997 menjadi sekitar 80 juta di pertengahan tahun 1998. Menurut ILO, angka kemiskinan masyarakat Indonesia di pedesaan tahun 1998 telah mencapai 53% dan di perkotaan sekitar 39%. Bahkan ILO memperkirakan 2 dari 3 penduduk Indonesia tergolong miskin. Kondisi sosial bangsa Indonesia saat itu mengalami kemunduran di bidang yang berkaitan dengan nilai-nilai etika sosial dan budaya .

Secara umum krisis moneter yang berawal pada pertengahan 1997 menyebabkan sendi-sendi perekonomian Indonesia mengalami krisis dan kemudian berpengaruh hampir keseluru sektor. Hingga tahun 1998 semua sektor mengalami penurunan. Tidak diduga sektor-sektor yang tergolong modern yang selama 32 tahun pemerintahan orde baru mendapat kemudahan agar menjadi andalan dalam memicu pertumbuhan ekonomi justru mengalami penurunan tajam dan terpuruk sampai pada titik negatif. Banyak pengusaha nasional meninggalkan hutang, baik luar maupun dalam negeri.

1.         Perekonomian Indonesia Masa pemerintahan Habibie

Ditandai dengan dimulainya kembali kerjasama RI dengan dana moneter internasional dalam rangka membantu proses pemulihan ekonomi. melalui IMF, pemerintah berhasil mendapatkan pinjaman sebesar SDR 1,011 milyar atau setara dengan 1,34 milyar dolar AS

2.         Perekonomian Indonesia masa pemerintahan Gus Dur

a.       Secara keseluruhan, perjalanan ekonomi Indonesia sepanjang pemerintahan gusdur masih belum stabil

b.      Hingga tahun 2001 posisi rupiah senantiasa berada diatas 10.000 per dolar AS.

c.       Tingkat pertumbuhan ekonomi hingga akhir jatuhnya pemerintahan Abdurrahman Wahid hanya sebesar 3%

d.      Kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI)

e.       Perekonomian Indonesia masa pemerintahan Megawati

Ketika dua minggu pertama pemerintahan Megawati, rupiah mengalami penguatan hingga menembus angka Rp. 8.650 per dolar AS. Tetapi harapan itu segera sirnah setelah menginjak bulan ketiga posisi rupiah kembali merosot ketingkat Rp. 10.250 per dolar AS. Agenda utama perekonomian Indonesia masa pemerintahan megawati adalah upaya perbaikan hubungan dengan lembaga lembaga keuangan multilateral terutama IMF.

3.         Perekonomian Indonesia masa pemerintahan SBY

Bayak factor eksternal diluar control pemerintah yang berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia, seperti:

a.       Bencana gempa dan tsunami Aceh

b.      Kenaikan hara minyak dunia\

c.       Peningkatan suku bunga di Amerika

d.      Bencana tanah longsor di berbagai daerah, gempa bumi sering terjadi, kecelakaan transpormasi darat, laut dan udara

E.        Hasil-hasil Utama Pembangunan Politik, Sosial-Ekonomi Indonesia Masa Reformasi

1.         Tuntasnya amandemen (I,II,III,IV) UUD 1945 yang secara mendasar telah mengubah dasar-dasar consensus dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

2.         Terciptanya format politik baru dengan disahkannya perundangan-undangan baru bidang politik, pemilu dan susunan kedudukan MPR  dan DPR

3.         Terciptanya format baru hubungan pusat-daerah berdasarkan undang-undang otonomi daerah yang baru, yaitu desentralisasi.

4.         Terciptanya consensus mengenai format baru hubungan sipil-militer dan TNI dengan polri berdasarkan ketetapan-ketetapan MPR dan perundangan-undangan baru bidang pertahanan dan keamanan.

5.         Disepakatinya pelaksanaan pemilihan presiden secara langsung didalam konstitusi dan dituangkan dalam bentuk perundang-undangan

6.         Kesepakatan menganai diakhirinya pengangkatan TNI/polri dan utusan golongan di dalam komposisi parlemen

7.         Demokrtatisasi sebagai akibat dari pelaksanaan reformasi dan disentralisasi mengalamui kemajuan pesat disbanding masa sebelumnya.

F.        Masalah Pembangunan Politik, Sosial-Ekonomi Yang Dihadapi Selama Masa Reformasi

1.         Masalah birokrasi dinilai belum banyak mengalami perubahan mendasar.

2.         Penegakan hukum dalam bentuk upaya pemberantasan KKN masih menghadapi tantangan berat.

3.         Meskipun demokrtarisasi sudah terbuka, namun masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya.

4.         Masalah dan tantangan lainnya adalah masih rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak

5.         Dalam pembangunan kesehatan, beberapa tantangan yang masih dihadapi antara lain adalah rendahnya kualitas kesehatan penduduk, kesenjangan kualitas kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu antar wilayah, gender, dan kelompok pendapatan.

BAB III

PENUTUP

A.       Kesimpulan

Terjadinya krisis ekonomi dan politik Indonesia menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah merosot tajam. Akibatnya, gelombang unjuk rasa dan kerusuhan sosial terjadi dimana-mana. Kerusuhan sosial, amuk massa, penghancuran dan pembakaran pusat-pusat kegiatan ekonomi terjadi di kota-kota Indonesia.Krisis ekonomi dan sosial telah menghambat proses perubahan struktur ketenagakerjaan di Indonesia. Selama krisis, jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan meningkat dari sekitar 12 juta di awal tahun 1997 menjadi sekitar 80 juta di pertengahan tahun 1998. Menurut ILO, angka kemiskinan masyarakat Indonesia di pedesaan tahun 1998 telah mencapai 53% dan di perkotaan sekitar 39%. Bahkan ILO memperkirakan 2 dari 3 penduduk Indonesia tergolong miskin.

B.        Saran

Kita sebagai penerus bangsa harus mampu dan terus bersaing dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik dari sebelumnya , harga diri bangsa Indonesia adalah mencintai dan menjaga aset Negara untuk dijadikan simpanan buat anak cucu kelak. Dalam proses pembangunan bangsa ini harus bisa menyatukan pendapat demi kesejahteraan masyarakat umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Musthofa, 2009.  Sejarah 3 : Untuk SMA/MA Kelas XII Program IPA. Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2009.

Shentia Liyuwanadefi , 2013. Makalah Indonesia Pada Masa Orde Baru Dan Reformasi. (Online) http://shentiald.blogspot.com Diunduh 15 September 2014.

Syafri Rahman, 2012. Perkembangan Masyarakat Indonesia Masa Reformasi (Online) http://uwuosyafri.wordpress.com Diunduh 15 September 2014.

Rendy Duha, 2014. Perkembangan Masyarakat Indonesia pada Masa Orde Baru 1. (Online) https://www.academia.edu  Diunduh 15 September 2014.

 

Tugas Kelompok

MAKALAH SEJARAH

PERKEMBANGAN POLITIK DAN SOSIAL

MASYARAKAT INDONESIA MASA

REFORMASI

D

I

S

U

S

U

N

OLEH :

KELOMPOK V

³  Suhartini

³  Wahdania

³  Pirna Elisa

³  Risna

³  Rusli

³  Mulyadi

³  Syahrul Ardiansyah

³  Septiawan

SMA NEGERI  4 WATAMPONE

TAHUN AJARAN 2014/2015

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang indah selain kata syukur kehadirat Allah SWT Tuhan semesta alam yang tak henti-hentinya memberikan kenikmatan berupa kesehatan jiwa dan raga sehingga kami kelompok V berhasil merampungkan penulisan makalah SEJARAH yang berjudul “PERKEMBANGAN POLITIK DAN SOSIAL  MASYARAKAT INDONESIA MASA REFORMASI” ini, tak lupa juga kami haturkan salawat dan salam atas junjungan umat muslim sedunia Baginda Rasullullah Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan menuju alam penuh Ilmu dan iman.

Dalam penulisan makalah ini kami menyadari betul bahwa makalah ini masih sangat jauh dari kesempurnaan olehnya itu kami mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi penyempurnaan pembuatan makalah berikutnya. Dan akhir kata semoga makalah ini bermanfaat bagi kita semua,amien.

Penyusun

i

KELOMPOK V

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……………………………………….................……………. i

DAFTAR ISI …………………………………………………………....................... ii

BAB I PENDAHULUAN

A.       Latar Belakang.................................................................................................1

B.       Rumusan Masalah............................................................................................2

C.       Tujuan Penulisan.............................................................................................2

BAB II PEMBAHASAN

A.       Perkembangan Masyarakat Indonesia Masa Reformasi ................................3

B.        Perkembangan Politik Dan Pemerintahan Indonesia Pasca 21 Mei 1998......9

C.        Perkembangan Sosial, Ekonomi Indonesia Masa Reformasi.......................12

D.       Hasil-hasil Utama Pembangunan Politik, Sosial-Ekonomi Indonesia Masa Reformasi .....................................................................................................14

E.        Masalah Pembangunan Politik, Sosial-Ekonomi Yang Dihadapi Selama Masa Reformasi ...........................................................................................15

BAB III PENUTUP

A.       Kesimpulan ...................................................................................................17

B.       Saran..............................................................................................................17

ii

DAFTAR PUSTAKA